Puluhan Warga Lalonona Amonggedo Demo ke DPRD Sultra, Protes Sikap Arogan Kades dan Penjualan Alsintan

KENDARI, SULTRA POS, COM– Ratusan warga Desa Lalonona, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe,  melakukan aksi unjukrasa di kantor  DPRD Sulawaesi Tenggara, Kamis, (23/4/2026).

Demonstrasi di Kantor Wakil Rakyat  Sulawesi Tenggara itu dilakukan  sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Kepala Desa (Kades) yang dinilai bertindak sewenang-wenang dan arogan.

Dalam aksinya, massa mendesak DPRD Sultra segera mengambil sikap tegas atas berbagai dugaan permasalahan yang terjadi di desa mereka.

Ketua Asosiasi Warga Lalonona, Muh Arsat  mengatakan   aksi tersebut bukan kali pertama dilakukan dia  menyebut warga telah berulang kali menyuarakan tuntutan, namun hingga kini belum ada kejelasan penyelesaian.

“Sudah sering kami lakukan aksi, namun belum ada titik terang. Saya juga heran, Wagiono ini siapa? Apakah dia didukung oknum-oknum tertentu atau bagaimana,” ujar Arsatya saat diwawancarai di Kantor DPRD Sultra.

Baca Juga:  Pelantikan Ketua DWP Provinsi Sultra dan Pengurus Masa Bakti 2024–2029 Secara Virtual Oleh Ketua Umum DWP Pusat, Ny. Ida Budi Gunadi Sadikin

Lebih jauh Arsatya  menjelaskan, salah satu persoalan krusial yang dipersoalkan warga adalah dugaan penjualan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa empat unit traktor kepada masyarakat, namun tidak diakui oleh Kepala Desa.

“Ada empat unit alsintan yang dijual ke warga, namun Pak Desa Wagianto tidak mengakui dan tidak mengetahui, padahal warga yang membeli mengaku jika mereka membelinya kepada pak Desa ,” jelasnya.

Selain itu, warga juga menyoroti dugaan ketidakadilan dalam penyaluran UMKM yang disebut hanya diberikan kepada kerabat dekat dan aparat desa.

“Belum lagi persoalan UMKM yang hanya disalurkan kepada orang orang dekatnya saja. Ini yang membuat masyarakat semakin kecewa,” tambahnya.

Baca Juga:  270 Ton Pupuk Subsidi Dipersiapkan Untuk Kota Kendari

Arsatya juga menyinggung persoalan perubahan APBDes tahun 2025 yang diduga tidak melalui koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Perubahan APBDes 2025 tidak pernah dikordinasikan dengan BPD, tiba-tiba sudah ada. Bahkan LPJ akhir tahun juga tidak pernah disampaikan,” tegasnya.

Diapun berharap DPRD Sultra segera menindaklanjuti aspirasi mereka dengan memanggil pihak terkait dan melakukan investigasi atas berbagai dugaan tersebut. (***)

 

Pos terkait