JAKARTA, SULTRA POS, COM—Gelombang desakan terhadap induk perusahaan tambang terus menguat. Kali ini, koalisi Mahasiswa Sulawesi Tenggara Jakarta mendatangi kantor pusat PT United Tractors tbk (UNTR) untuk meminta pertanggung jawaban atas sederet dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anak usahanya, PT Stargate Pacific Resources (SPR) di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kamis (02/10/25).
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menilai UNTR tidak bisa lepas tangan terhadap praktik-praktik yang dilakukan PT.Stargate Pasific Resources. Dugaan pelanggaran mencakup kerusakan lingkungan akibat pertambangan tanpa standar reklamasi, penyalahgunaan izin operasi, hingga pengabaian kewajiban tanggung jawab sosial terhadap masyarakat lokal.
Kordinator Aksi Eghy seftiawan, mengatakan sebagai induk perusahaan, UNTR tidak boleh pura-pura tidak tahu. Semua keuntungan yang mengalir dari SPR juga sampai ke UNTR. karena itu, setiap pelanggaran yang dilakukan SPR adalah cerminan kegagalan UNTR dalam mengawasi anak perusahaannya,” tegas Eghy.
Mereka juga menyoroti praktik yang dilakukan SPR berpotensi merugikan negara, merusak ekosistem, dan menimbulkan konflik sosial di masyarakat.
Lebih jauh, Koalisi Mahasiswa Sultra Jakarta mendesak KPK, Kejagung, Kementerian ESDM, serta KLHK untuk ikut turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran hukum yang terjadi.
“Jika UNTR tidak segera bertindak, maka kami akan terus mengawal isu ini, pekan depan kami akan kembali mengawal perkara ini sebagai bentuk advokasi atas berbagai pelanggaran PT.SPR,” tegas Eghy
Aksi ini menjadi alarm keras bagi UNTR, bahwa reputasi korporasi raksasa nasional dapat runtuh bila membiarkan anak usahanya beroperasi tanpa kendali. Publik kini menunggu langkah nyata UNTR untuk membuktikan komitmen terhadap prinsip good corporate governance yang selama ini mereka gaungkan.
Oleh karena itu, Mahasiswa Menuntut agar UNTR segera :
- Mendesak Kementerian ESDM segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Stargate Pacific Resources (SPR) di Konawe Utara atas dugaan penyerobotan tanah adat, minimnya pemberdayaan masyarakat, dan lemahnya penyaluran CSR.
- Mendesak KLHK melakukan audit menyeluruh terhadap aktivitas tambang PT SPR, termasuk dugaan kerusakan hutan, pencemaran air, dan sedimentasi laut.
- Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi seluruh izin PT SPR, memastikan reklamasi lahan tambang dilakukan, serta memonitor pelaksanaan rencana pasca tambang.
- Menuntut keterbukaan laporan produksi nikel PT SPR serta pembayaran royalti dan pajak kepada negara dan daerah, mengingat adanya indikasi penunggakan pajak.
- Mendesak Kejaksaan Agung memeriksa pimpinan PT SPR dan manajemen PT United tractors Tbk sebagai induk perusahaan yang bertanggung jawab. (***)
